Koperasi Dalam Perspektif Undang-Undang

KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG

A.    Jenis-jenis koperasi

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan, solidaritas, dan persaudaraan diantara para anggota. Dalam meningkatkan perekonomian nasioal dibentuk  koperasi berdasarkan jenis-jenis tertentu. Terdapat dua jenis koperasi berdasarkan pengertian masing-masing, di antarnya:

1.      Menurut PP No. 60/1959

Menurut PP 60 tahun 1959 Koperasi di Indonesia dibagi menjadi 7 jenis koperasi

      Koperasi Unit Desa

a.       Koperasi Pertanian(Koperta)

b.      Koperasi Peternakan

c.       Koperasi Perikanan

d.      Koperasi Kerjinan/Industri

e.       Koperasi Simpan Pinjam

f.       Koperasi Konsumsi

2.      Menurut Teori Klasik

Jenis Koperasi menurut Teori Klasik terdapat 3 jenis koperasi:

a.       Koperasi pemakaian(Koperasi Konsumsi

b.      Koperasi penghasil atau Koperasi produksi

c.       Koperasi Simpan Pinjam

.         

Ketentuan Penjenisan Koperasi sesuai UU No. 12 / 1967

Ada dua penjenisan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, di antarnya:

·         Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas / kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota – anggotannya.

·         Untuk maksud efisiensi dan ketertiban , guna kepentingan dan perkembangan koperasiIndonesia, di tiap daerah kerja hanya terapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat.

B.     Bentuk Koperasi

Sesuai PP No. 60/1959 bentuk-bentuk koperasi yaitu:

·         Koperasi Primer

·         Koperasi pusat

·         Koperasi Gabungan

·         Koperasi Induk

Dalam hal ini, bentuk koperasi masih dikaitkan dengan pembagian wilayah-wilayah administrasi berdasarkan ranah tertentu.

Sesuai Wilayah Administrasi Pemerintah

Bentuk koperasi yang disesuaikan dengan wilayah Administrasi Pemerintah (Sesuai PP 60 Tahun 1959) adalah:

-  Di tiap desa ditumbuhkan koperasi desa.

-  Di tiap daerah tingkat II ditumbuhkan Pusat Koperasi

-  Di tiap daerah tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi

-  Di Ibukota Ditumbuhkan Induk Koperasi